Semangat kemerdekaan terasa berbeda di Sarolangun pada Rabu (13/8/2025) pagi. Ratusan warga memadati lapak pangan murah yang digelar Polres Sarolangun bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, berlokasi dari depan Taman PKK hingga halaman Mapolsek Kota Sarolangun

Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP M. Kuswicaksono, S.I.K., M.H., bersama Kasat Binmas Polres Tanjab Timur, Iptu Ses Ekowati, S.H., menggelar Gerakan Pangan Murah dengan menyediakan beras berkualitas bagi masyarakat dengan harga terjangkau

Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Barat, Polda Jambi, mengerahkan 120 personel untuk mengamankan babak final Bupati Cup Tanjung Jabung Barat 2025 yang digelar di Stadion Bhakti Karya Kuala Tungka

JAMBI – Menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, Unit Kamsel Satlantas Polresta Jambi menggelar aksi pemasangan bendera Merah Putih pada kendaraan pengendara di kawasan Simpang Empat Broni, Kota Jambi, Selasa (12/8/2025) pagi.

MUARO JAMBI – Polres Muaro Jambi melalui Polsek Sekernan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di halaman Mapolsek Sekernan, Senin (11/8/2025). Sebanyak 2 ton atau 400 karung beras SPHP seberat 5 kilogram per karung yang dijual seharga Rp60.000, habis terjual hanya dalam waktu sekitar dua jam.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, menerima audiensi dari jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi pada Selasa (12/8/2025)

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, silaturahmi bersama Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, bersama jajaran di Ruang Kerja Kapolda Jambi, Selasa (12/8/2025)

Jambi–Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di provinsi jambi , Dit Samapta Polda Jambi melaksanakan patroli dialogis dengan menyambangi SPBU Pertamina Broni, Senin (11/8/2025).

Jambi–Serigala Kota Sat Samapta Polresta Jambi melaksanakan patroli mobile di sejumlah titik rawan dikotan jambi, Selasa malam (12/8/2025).

Polres Kerinci memberikan peringatan tegas kepada tenaga kesehatan di wilayah hukumnya terkait potensi sanksi hukum atas kelalaian medis yang dapat mengancam keselamatan pasien. Langkah ini dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus memastikan pelayanan medis sesuai prosedur dan standar