Personel Polresta Jambi Pengamanan Humanis Aksi Solidaritas Masyarakat Adat Melayu Jambi
POLRESTA JAMBI_Terkait adanya insiden yang terjadi di Kepulauan Batam membuat Masyarakat Adat Melayu Jambi prihatin, maka pada hari ini Jumat 15/09 pukul 14.00 wib melakukan aksi solidaritas dan doa bersama guna menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas disekitaran pelaksanaan aksi tersebut, tepatnya di Bundaran Tugu Keris kota Jambi.
Maka Personel Polresta Jambi melakukan pengamanan Seperti yang dilakukan personel Satlantas Polresta Jambi melakukan pengamanan jalur agar tidak terjadi kemacetan dan upaya menciptakan situasi aman dan lancar. Dalam aksinya masyarakat adat melayu Jambi yang terdiri dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan masyarakat melayu pulau rempang dan Pulau Galang menyatakan sikap masyarakat adat melayu Jambi mendukung sepenuhnya program pemerintah untuk pembangunan segala bidang baik pusat maupun di daerah dengan mengedepankan perspektif hak asasi manusia mendayagunakan dialog dengan cara damai bagi kesejahteraan masyarakat kesempatan serta menghargai nilai kearifan lokal.
Masyarakat adat Jambi meminta presiden Republik Indonesia DPR RI DPD RI Gubernur Kepulauan Riau DPRD Kepulauan Riau Walikota Batam DPRD kota Batam dan semua stakeholder yang terkait untuk menjawab kembali secara teliti tentang relokasi 16 kampung tua masyarakat melayu yang ada di pulau rempang dan Pulau Galang.
Sehingga tidak merugikan masyarakat ada tempat dan Serta adanya kepastian dan jaminan atas hak-hak masyarakat pulau Empang dan Pulau Galang secara jelas selain tempat tinggal kesehatan fasilitas umum dan royalti yang layak juga meminta pembebasan seluruh warga masyarakat yang ditahan akibat peristiwa yang terjadi dan memberikan bantuan pengobatan terhadap warga masyarakat yang mengalami cedera, menolak keras tindakan represif intimidasi dan kekerasan dilakukan terhadap masyarakat pulau rempang dan Pulau Galang yang telah terjadi.
Masyarakat adat Melayu Jambi juga meminta pemerintah membangun kembali dialog dan membuat kesepakatan dengan masyarakat melayu di pulau rempang dan Pulau Galang terkait rencana investasi yang tidak merugikan masyarakat pulau rempang dan Pulau Galang
