Kapolda Jambi ikuti rapat pembahasan penanganan Konflik Agraria yang menjadi atensi di Provinsi Jambi

JAMBI - Kapolda Jambi Irjen Pol. Rusdi Hartono ikuti rapat pembahasan penanganan Konflik Agraria yang menjadi atensi di Provinsi Jambi dan Rapat Persiapan Kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Ke Provinsi Jambi pada Kamis, (03/08/2023).

Rapat yang dilaksanakan di ruang VIP Bandara STS Jambi tersebut dipimpin oleh Gubernur Jambi H. Al Haris dan diikuti oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto,
Danrem 042/Gapu Jambi Brigjen TNI Supriyono, Kakanwil BPN-ATR Prov. Jambi Agustin Iterson Samosir, Dir Reskrimum Polda Jambi  Kombes Pol. Andri Ananta Yudhistira, Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi Apani Saharudin dan Para Unsur Forkopimda terkait.

Disampaikan pada rapat tersebut, bahwa di Provinsi Jambi memiliki 7 permasalahan pertanahan yang saat ini menjadi atensi, adapun 7 konflik pertanahan tersebut tersebar diberbagai daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat di sekitar lahan.

Dikatakan Gubernur Jambi, pada rapat tersebut bahwa semua pihak diharapakan dapat untuk bersama-sama dalam mencari solusi, terhadap permasalahan yang ada terutama permasalahan pertanahan di Provinsi Jambi.

Al-Haris mengatakan bahwa banyak sekali sengketa tanah yang terjadi, dikarenakan ada yang mengakui sebagai hak tanahnya dan tumpang tindih pemiliknya, ada tanah sengketa, ini perlu diverifikasi lagi agar ada kejelasan dan mempunyai payung hukum bagi yang punya atau pemilik tanah.

Menanggapi penyampaian Kapolda Jambi, yang memberikan masukannya kepada seluruh peserta rapat.

" Terhadap 7 permasalahan tanah tersebut, harus kita antisipasi ketika Bapak Menteri ATR tiba di Provinsi Jambi, karena tidak menutup kemungkinan terjadi demo permasalahan pertanahan. Saya berharap ketika kunjungan Bapak Mentri ATR, semua permasalahan yang kita hadapi saat ini bisa kita selesaikan sehingga kinerja kita bisa dinilai baik oleh Bapak Menteri. " Ucap Kapolda Jambi.

Ditambahkan oleh Kapolda Jambi, bahwa pihak Kepolisian tentunya akan menurunkan personel untuk pengamanan selama kegiatan berlangsung agar bisa berjalan dengan aman dan kondusif.(FI)