Pengendalian Permasalahan Angkutan Batu Bara

Kapolda Jambi Irjen Pol. Rusdi Hartono hadiri rapat koordinasi pengendalian Inflasi dan tindak lanjut permasalahan angkutan batu bara pada Selasa, 31/01/23

Rapat yang dilaksanakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi tersebut dihadiri oleh Gubernur Jambi H. Al Haris, Forkopimda Jambi serta instansi terkait.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Rusdi Hartono melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Mulia Prianto menyebutkan bahwa pada rapat koordinasi tersebut dilakukan pembahasan secara mendalam terkait pengendalian inflasi dan angkutan batu bara yang menjadi keresahan masyarakat Jambi saat ini.

" Seperti yang disampaikan pada rapat tersebut bahwa perkembangan sementara angka Inflasi di Prov. Jambi mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh adanya bahan pokok yang mengalami kenaikan, namun sudah disampaikan juga pada rapat tersebut bagaimana langkah-langkah yang akan diambil kedepannya, salah satunya harus adanya sinergi seluruh stake holder terkait. " Ungkap Kabid Humas.

Selain itu juga disampaikan, terkait permasalahan angkutan batu bara yang semakin meresahkan masyarakat Jambi, karena kemacetan yang ditimbulkannya.

" Banyak hal sudah kita lakukan dalam mengelola angkutan batu bara, namun hal ini dirasa masih belum cukup, dalam mengurai kemacetan yang diakibatkan oleh mobil-mobil angkutan batu bara. Antisipasi untuk kedepannya, Dirlantas Polda Jambi menyarankan agar Pemerintah Daerah Prov Jambi bisa membatasi dengan tegas jumlah angkutan yang beroperasi, hingga jalur alternatif angkutan selesai di kerjakan. " Jelasnya.

Disampaikan oleh Kapolda Jambi pada rapat tersebut, bahwa pihak perusahaan harus turut bertanggung jawab selaku pelaku bisnis, tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat, karena pihak perusahaan mencari dan mendapatkan keuntungan, sedangkan masyarakat umum pengguna jalan mendapat imbas kemacetan yang ditimbulkan.

" Polda Jambi tentu akan mengikuti instruksi dan perintah Gubernur, agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Permasalahan yang ada memang harus diselasaikan dengan segera, sehingga Polri beserta pemangku kepentingan lainnya, dapat mengambil kebijakan yang baik dan benar guna kesejahteraan masyarakat. " Ujar Kabid Humas. (AR)